wilayatul hisbah

March 20, 2008

Wilayatul hisbah (WH) adalah suatu lembaga pengawasan dalam hal pelaksanaan Syariat Islam di  Provinsi Aceh. Selama ini ada kekeliruan persepsi terhadap keberadaan Wilatul Hisbah, baik itu oleh masyarakat yang awam maupun oleh elemen – elemen lain yang dikenal mempunyai kemampuan intelektualitas yang lumayan baik seperti Wartawan, Mahasiswa, Lembaga – lembaga swadaya Masyarakat dan lain sebagainya. Sebagai contoh selama ini para kaum kuli tinta didalam penulisan beritanya sering menyebutWilayatul Hisbah sebagai Polisi Syariat Islam, disudut lain masyarakat beranggapan Wilayatul Hisbah sebagai tukang cambuk (mempunyai wewenang eksekusi). Adanya pemahaman sebagaimana yang diuraikan diatas merupakan suatu kendala bagi para Wilatul Hisbah dilapangan dalam melaksanakan tugas pengawasan karena para pelanggar pada saat diberikan pembinaan dilapangan sering “menyerang” WH dengan kata-kata seperti: “cambuk dulu pejabat yang telah melakukan khalwat itu ( degan menyebutkan nama pejabat yang dimaksud)”, atau “tangkap dulu si Anu yang dianggap telah melakukan pelanggaran Qanun tertentu”. Masyarakat tidak mengetahui bahwa WH bukanlah suatu lembaga yang mempunyai wewenang UPAYA PAKSA seperti menangkap (kecuali dalam hal tertangkap tangan), menahan dan lain sebagainya seperti kewenangan yang dimiliki Kepolisian, WH bukanlah suatu badan yang mempunyai kewenangan eksekutor sebagai mana halnya Kejaksaan, dengan perkataan lain WH dituntut melakukan tugas yang bukan merupakan Yurisdiksinya yang apabila dipaksakan akan mempunyai dampak hukum bagi WH itu sendiri seperti Pra-Peradilan. Tugas dan kewenangan WH hanya sekedar melakukan pengawasan berupa teguran ataupun nasehat yang merupakan wujud dari pembinaan. Apabila memang diketemukan pelanggar qanun yang tidak bisa dibina lagi dan telah melakukan pelanggaran berulangkali oleh WH diserahkan kepada Penyidik yang oleh peraturan perundangan diberikan kewenangan melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Qanun yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan bila PPNS belum ada pelanggar diserahkan kepada Penyidik Polri. Dengan diserahkannya pelanggar kepada penyidik maka berakhir tugas dan tanggung jawab WH secara Yuridis.

Kendala seperti yang telah diuraikan diatas merupakan kendala-kendala yang bersifat umum yang sering dijumpai WH disetiap kabupaten / Kota, demikian juga halnya dengan WH Kota Sabang. Khusus WH kota sabang selain kendala yang bersifat umum tersebut ditambah lagi dengan kendala-kendala yang bersifat khusus yaitu status kota sabang yang dikenal sebagai kawasan bebas dan daerah tujuan wisata. Kawasan bebas sering diartikan bebas melakukan kemaksiatan, apalagi bila dikaitkan dengan sabang sebagai daerah tujuan wisata, sehingga timbul akronim 3S yaitu Sunset ( matahari terbenam ), Silk ( pasir/pantai ) dan Seks.

Struktur Wilayatul Hisbah Kota Sabang Tahun 2008 : Kepala Dinas Syariat Islam : Drs.H.T. PAKEH HAMID, MM (Koordinator WH), Kasubdin Pengawasan: Drs. KAMARUDDIN, Plt. Kasi Penyidikan: HASPUL, SH (Koordinator WH), Kasi Pencegahan: MARJAN NUR S.Ag (Koordinator WH), Ketua umum WH Tgk.ADI ZULFIKAR, Wakil Ketua SUNARNO, SPdi. Sekretaris: drh. FERDIANTI, Danops: Tgk. DARMAWI, Danru I: Tgk.MUSLIM, Danru II: Tgk. ZULFIADI, Sp. Danru III: Tgk. MUHAMMAD FAUZAN.                                                                           

 

Wilayatul Hisbah Kota Sabang sedang Briefing yang dipimpin oleh DanOps Tgk. Darmawi sebelum melakukan Razia.